Halaman
155
Sejarah Indonesia
BAB 3
Dampak Perkembangan
Kolonialisme dan Imperialisme
Setelah VOC dibubarkan, terjadilah perubahan penting dalam sistem pemerintahan
di tanah Hindia Belanda. Pembaruan sistem pemerintahan ini terutama dilakukan
oleh Daendels. Namun sistem pemerintahan yang baru itu dapat dilembagakan dan
dilaksanakan secara nyata pada zaman pemerintahan Raffles. Sistem pemerintahan
yang baru itu bersifat dualistis, yakni ada pemerintahan Eropa dan ada
pemerintahan pribumi (sekalipun harus tunduk pada penguasa Eropa). Di samping
itu, sebenarnya ada kelompok Timur Asing yang kedudukannya setara dengan
pribumi. Dalam hal ini para pangreh praja
direpresentasikan dalam pemerintahan pribumi. Namun penguasa kolonial sangat
menentukan sistem pergantian kekuasaan pemerintahan pribumi.
(Sementara itu) sejak pemerintahan Daendels, pembaruan di bidang pendidikan
di Hindia Belanda (juga) mulai dilakukan. Awalnya hanya ditujukan untuk
kepentingan tertentu dan kalangan tertentu. Namun sejak Politik Etis bergulir,
para bumiputra Hindia Belanda pun turut mengenyam pendidikan ala Barat. Pada
masa selanjutnya, hal ini menjadi bumerang bagi Belanda karena pendidikan
tersebut justru melahirkan elite lokal yang menaruh perhatian besar pada semangat
nasionalisme.
(Taufik Abdullah & A.B. Lapian (ed). Indonesia dalam Arus Sejarah (2012H).
156
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
Uraian tersebut menggambarkan bahwa penjajahan Barat memiliki
implikasi terhadap perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Di samping
perkembangan pendidikan persekolahan (pendidikan modern) juga
menggerakkan semangat nasionalisme. Munculnya semangat nasionalisme
dan cinta tanah air, sebenarnya sudah muncul setelah Indonesia ini dijajah
dan digerogoti oleh kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Timbullah
berbagai bentuk perlawanan dan pergerakan kebangsaan. Hal ini terjadi
karena kondisi sosial ekonomi rakyat yang semakin memprihatinkan akibat
dari penindasan kaum penjajah, kekejaman kolonialisme dan imperialisme
Eropa. Berikut ini kita akan belajar bagaimana dampak perkembangan
kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia.
Dampak Perkembangan
Kolonialisme dan Imperialisme
Dampak dalam bidang
politik dan ekonomi
Dampak dalam bidang
sosial-budaya dan
pendidikan
Kebijakan pemerintah Belanda yang cenderung destruktif dan merugikan rakyat
sekalipun ada beberapa keuntungan
PETA KONSEP
157
Sejarah Indonesia
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari uraian ini, diharapkan kamu dapat:
1 .
Menganalisis dampak di bidang politik dan ekonomi
2 .
Menganalisis dampak di bidang sosial-budaya dan pendidikan
3 .
Menyadari bahwa dominasi asing akan merampas kedaulatan dan hak-
hak kemanusiaan sebagai bangsa, sekalipun harus diakui ada beberapa
keuntungan
ARTI PENTING
Mempelajari sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme di
Indonesia akan memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan
masyarakat di Indonesia. Harus juga disadari bahwa di balik berbagai
kekejaman penjajahan Belanda ada hikmah di balik penderitaan rakyat yakni
munculnya nasionalis dan beberapa pembangunan sarana dan prasarana yang
sampai sekarang masih ditiru dan dikembangkan di Indonesia.
158
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
A.
Dampak dalam Bidang Politik-Pemerintahan dan
Ekonomi
»
Coba amati baik-baik gambar di atas!
1.
Tentu kamu tidak asing dengan gambar di atas, Coba
ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan gambar
tersebut!
2.
Mengapa terjadi kondisi yang demikian?
3.
Masih adakah sekarang kondisi kehidupan seperti yang
diilustrasikan pada gambar di atas?
Mengamati Lingkungan
Sumber:https://www.ilmudasar.com, 4 -1-2016
Gambar 3.1
Potret kemiskinan terjadi di lingkungan rakyat pribumi.
159
Sejarah Indonesia
Ya, gambar di samping merupakan kondisi kemiskinan rakyat yang terjadi
di beberapa daerah di Indonesia akibat penindasan dan kebijakan penjajah
Belanda di bidang ekonomi.
1. Bidang Politik dan Struktur Pemerintahan
Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan Barat terutama Belanda
melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas.
Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah atau
devide et
impera
. Tidak hanya politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu
muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar
norma-norma kemanusiaan. Misalnya pura-pura mengajak perundingan
damai tetapi malah ditangkap (penangkapan Pangeran Diponegoro), pura-
pura diajak berunding tetapi malah dibunuh (pembunuhan Sultan Khaerun/
Hairun). Secara politik martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak
berdaulat. Rakyat Indonesia juga menjadi kelompok masyarakat kelas tiga
setelah kelompok orang-orang Barat (penjajah) dan kelompok orang-orang
timur asing.
Berangkat dari politik memecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat
itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya.
Penguasa kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan
di lingkungan kerajaan/pemerintahan pribumi. Penguasa-penguasa pribumi/
lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajajah. Hal ini dapat
menimbulkan sikap rendah diri di kalangan rakyat. Beberapa penguasa
pribumi mulai tidak memperhatikan rakyatnya.
Perlu disadari bahwa masa sebelum penjajahan dan sebelum terjadi intervensi
politik para penguasa kolonial, berkembang sistem kerajaan. Kerajaan
ini berkembang sendiri-sendiri di berbagai daerah. Tetapi seperti telah
disinggung di depan bahwa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal
Daendels, telah dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi
pemerintahan. Daendels telah membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda
di Indonesia/Hindia Belanda di Jawa dibagi menjadi sembilan
prefektur
dan terbagi dalam 30
regentschap
(kabupaten). Setiap
prefektu
r diangkat
seorang pejabat kepala pemerintahan yang disebut dengan
prefek
. Seorang
Memahami Teks
A.
Dampak dalam Bidang Politik-Pemerintahan dan
Ekonomi
»
Coba amati baik-baik gambar di atas!
1.
Tentu kamu tidak asing dengan gambar di atas, Coba
ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan gambar
tersebut!
2.
Mengapa terjadi kondisi yang demikian?
3.
Masih adakah sekarang kondisi kehidupan seperti yang
diilustrasikan pada gambar di atas?
Mengamati Lingkungan
160
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa. Kemudian setiap
regentschap/
kabupaten dikepalai oleh seorang
regent
atau bupati yang berasal dari kaum
pribumi. Namun, status bupati sampai dengan camat (yang disebut priayi)
sepenuhnya menjadi pegawai negeri (
binnenland bestuur
) baru terwujud
setelah diterapkannya sistem Tanam Paksa pada pertengahan 1850
-
an).
Setiap bupati ini merupakan pegawai pemerintah yang digaji. Dengan
demikian, para bupati ini telah kehilangan hak jabatan yang diwariskan
secara turun temurun (lihat uraian dalam buku Taufik Abdullah dan A.B.
Lapian, 2012).
Setiap prefek diberikan kekuasaan yang besar dan ditugasi untuk memperketat
pengawasan administratif dan keuangan terhadap para penguasa pribumi.
Ruang gerak para penguasa pribumi semakin sempit. Kewibawaan yang
berusaha diciptakannyapun menjadi semu.
Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi,
semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi adalah gubernur
jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan
Raad
van Indie
, tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasihat. Dalam
pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen-departemen
untuk mengatur pemerintahan secara umum. Beberapa departemen
hasil reorganisasi tahun 1866, antara lain ada Departemen Dalam Negeri;
Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan; Departemen Pekerjaan
Umum; Departemen Keuangan; Departemen Urusan Perang; kemudian
dibentuk Departemen Kehakiman (1870); Departemen Pertanian (1904), yang
disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan
(1911).
Sementara itu, dalam pelaksanaan
pemerintahan dalam negeri, sangat jelas
adanya dualisme pemerintahan. Ada
pemerintahan Eropa (
Europees bestuur)
dan pemerintahan pribumi (
Inlands
bestuur
). Di lingkungan pemerintahan
Eropa ini, terdapat pejabat wilayah yang
paling tinggi yakni residen. Ia memimpin
wilayah karesidenan. Di seluruh Jawa-
Madura terbagi menjadi 20 karesidenan.
Untuk mendalami
mengenai struktur
pemerintahan di zaman
kolonial Belanda di
Indonesia dapat dibaca,
buku Taufik Abdullah
dan A.B. Lapian (2012).
Indonesia dalam Arus
Sejarah
161
Sejarah Indonesia
Begitu juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau bagian timur
juga dibagi dalam wilayah karesidenan-karesidenan, tetapi jumlahnya relatif
kecil.
Di bawah residen ada pejabat asisten residen. Asisten residen ini mengepalai
suatu wilayah bagian dari karesidenan yang dinamakan
afdeling
.
Di bawah
asisten residen masih ada pejabat yang disebut kontrolir (
controleur
). Ia
memimpin wilayah yang dinamakan
controle-afdeling
.
»
Mengapa Daendels melakukan perubahan dan pembaharuan dalam
bidang politik pemerintahan di Hindia Belanda?
Selanjutnya yang terkait dengan pemerintahan pribumi, para pejabatnya
semua dijabat oleh priayi pribumi. Jenjang tertinggi dalam pemerintahan
pribumi adalah seorang
regent
atau bupati. Ia memimpin sebuah wilayah
kabupaten. Seorang bupati ini dibantu oleh seorang pejabat yakni patih.
Satu wilayah kabupaten umumnya terbagi menjadi beberapa distrik yang
dipimpin oleh seorang wedana. Setiap distrik kemudian terbagi menjadi
onderdistrik
yang dikepalai seorang asisten wedana atau sekarang camat.
Unit paling bawah kemudian ada desa-desa.
Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles
di Hindia Belanda, ia
mereformasi pemerintahan pada saat itu. Raffles yang berpandangan liberal
mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa
yang sudah terbiasa hidup dalam adat-istiadat dan ikatan feodal yang
kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Karena itu, dari para
penguasa pribumi seperti raja, bupati, hingga kepala desa harus mengikuti
sistem pemerintahan dan birokrasi yang baru. Dalam hal ini pemerintah pusat
dapat langsung berhubungan dengan rakyat tanpa perantara penguasa
lokal. Sebenarnya pekerjaan ini sudah diawali oleh Daendels, sehingga
Raffles tinggal melanjutkan saja. Pembaruan yang dilakukan Raffles juga
menyangkut struktur pemerintahan dan peradilan.
Pada masa pemerintahan Raffles, bupati sebagai penguasa lokal harus
dijauhkan dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri. Seorang bupati
diangkat sebagai pegawai pemerintah di bawah seorang residen. W.
Daendels memberikan istilah itu dengan
prefek
atau
landrost
.
Raffles
kemudian membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Tiap keresidenan dikepalai
oleh seorang residen dan dibantu oleh beberapa asisten residen. Pembaruan
162
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
yang dilakukan Raffles ini bertujuan untuk melakukan transformasi sistem
pemerintahan Jawa, yaitu menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat
patrimonial menuju sistem pemerintahan modern yang rasional.
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan Raffles
diperbaiki kembali. Di samping itu untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia
Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintah Kolonial
Belanda melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Papua. Penyatuan
seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905.
Bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan
Pax Neerlandica
masa setelah
itu, wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda.
Wilayah inilah setelah proklamasi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Sumber: https://www.google.co.id/search-batas+wilayah
Gambar 3.2
. Batas wilayah Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah NKRI.
163
Sejarah Indonesia
2. Bidang Ekonomi
Pada masa pemerintahan Daendels, perubahan sistem pemerintahan telah
membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem
modern, tanah-tanah milik Raja berubah statusnya menjadi tanah milik
pemerintah kolonial. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang
dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama. Uang dan kekayaan
mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan yang sedang
berlangsung saat itu. Untuk mendapatkan uang pemerintah kolonial
memperolehnya dari penjual hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani
pun harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan.
Grote Postweg
atau jalan Raya Pos yang menghubungkan Anyer sampai
Panarukan, dibuka pada masa Daendels memerintah Hindia Belanda. Jalan
itu dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk
menghadapi Inggris. Jalan yang dibangun itu menembus sebagian hutan
dan gunung untuk menghindari rawa-rawa antara Jakarta dan Cirebon.
Pembangunan jalan itu terkait dengan masalah politik yang sedang menimpa
pemerintah, seperti masalah keuangan, ancaman Inggris, pemberontakan
Banten dan Cirebon, serta banyak musuh-musuh Daendels. Tindakan
Daendels ini mendapat pujian dari menteri penjajahan. Karena dengan
pembangunan jalan itu maka akan mengurangi pengeluaran pemerintahan.
Pembangunan jalan sepanjang 1000 km itu dilakukan dengan kerja rodi.
Meskipun dibangun dengan kerja rodi, jalan itu berguna untuk memakmurkan
pedalaman Jawa sebagai konsekuensi yang teratur. Menurut Daendels,
jalan itu membawa keuntungan bagi penduduk setempat dengan semakin
ramainya perdagangan. Meskipun jalan pos ini membawa perkembangan
daerah yang dilaluinya, namun kritik pedas kepada Daendels dilontarkan
karena pembangunan jalan itu telah merenggut ribuan nyawa manusia.
Pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah
raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Ini berarti pemerintah mempunyai
kewenangan untuk menyewakan tanah. Perubahan dari sistem kepemilikan
tanah inilah yang menyebabkan pula terjadinya perubahan hubungan antara
raja dan kawulanya, yaitu dari
patron-client
menjadi hubungan-hubungan
yang bersifat komersial. Adanya penyewaan tanah ini berarti pemerintah
mendapatkan pajak tanah, dan kas pemerintah pun terisi. Dengan demikian
pelaku ekonomi adalah pihak swasta. Sistem ini telah membuka kemerdekaan
164
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Perdagangan bebas
pun mulai dilakukan. Dalam kaitannya dengan ini, bila perdagangan bebas
dilakukan maka kemakmuran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya. Sejak
itulah sistem kegiatan ekonomi uang di desa-desa Jawa dan daerah lain di
Hindia Belanda yang telah lama dikenal dengan sistem ekonomi swadaya
berubah menjadi sistem ekonomi komersial.
Setelah pemerintah Raffles berakhir, diganti dengan pemerintahan Hindia
Belanda ekonomi uang terus berkembang, dan kegiatan perdagangan pun
semakin luas. Perkembangan ini didukung oleh perkembangan di bidang
perbankan. Sejak tahun 1828 era perbankan modern masuk ke Hindia
Belanda. Pada masa itu
De Javasche Bank
, didirikan di Batavia pada tanggal
24 Januari 1828. Kemudian menyusul berdiri bank-bank lainnya seperti
Nederlands Handels Maatschappij, De Nationale Handels Bank
dan
Escompto
Bank
. Selain itu juga berkembang bank-bank lain yang berasal dari Inggris,
Australia dan Cina. Bahkan juga ada juga bank milik pribumi yaitu Bank
Desa, Lumbung Desa.
Dampak lain dari pemerintahan kolonial adalah munculnya kota-kota baru
yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta
api dari Jakarta ke Bogor, dan kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya.
Pada tahun 1840, muncul penyelidikan tentang pembangun jalur kereta
api yang menghubungan dari Surabaya lewat Solo ke Yogyakarta hingga
ke Priyangan. Pada September 1895, Jaringan kereta api Semarang-Cirebon
terbangun. Jaringan kereta api juga dibangun di Sumatera. Perusahaan
Zuid
Sumatera Staatsramwegen
membangun jaringan di Lampung sepanjang
62 km dan Palembang sepanjang 152 km yang telah beroperasi 1917. Di
Sumatera Barat, sejak 1833 telah dibangun kereta api, begitu juga di Aceh.
Di samping itu, jalur transpotasi darat membawa banyak perkembangan
dalam bidang perekonomian.
Munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perkembangan
perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke
pelabuhan–pelabuhan sehingga pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda
mulai tersambung pula, karena didukung munculnya angkutan kapal laut.
165
Sejarah Indonesia
Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan
komunikasi dan transpotasi. Pada 1746, kantor pos pertama didirikan di
Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Daendels membangun jalan
pos yang menghubungkan di wilayah Pulau Jawa. Terhubungnya jaringan
kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat lewat pos,
sehingga informasi semakin berkembang cepat. Di Sumatera pelayanan pos
Sumber: Indonesia dalam Arus Sejarah, jilid 5, 2012.
Gambar. 3.3.
Jaringan rel kereta api yang dibangun melewati sungai.
166
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
Hal yang menarik dan penting untuk diketahui dalam konteks
politik dan ekonomi itu adalah usaha perluasan daerah kekuasaan
Belanda. Dengan cara kekerasan dan perang, melalui kontrak dan atau
perjanjian dengan penguasa-penguasa /raja lokal, bahkan kadang
dengan tipu muslihat, akhirnya Kepulauan Indonesia ini berada di
bawah kekuasaan Belanda. Pada masa kekuasaan Belanda inilah
secara nyata mulai dikenal batas wilayah termasuk batas-batas wilayah
Hindia Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Indonesia,
dari ujung barat (Aceh) sampai ujung timur (Papua). Batas tanah
Hindia Belanda bagian timur di Papua ini telah disepakati dengan
perjanjian antara Belanda dan Inggris pada tahun 1895.
dilakukan dengan mobil, misalnya di Palembang, Pantai Timur Sumatera dan
Aceh. Pelayanan telegrap dimulai sejak 1855, sehingga informasi semakin
cepat sampai. Sistem ekonomi kapitalis mulai bangkit dengan ditandai
oleh masyarakat Indonesia yang mulai mengenal beberapa jenis tanaman
perkebunan yang menjadi bahan ekspor di pasar dunia.
167
Sejarah Indonesia
KESIMPULAN
1.
Kebijakan penjajah yang cenderung menindas dan intervensi politik
di lingkungan istana kerajaan, telah menempatkan penguasa lokal
menjadi bawahan Belanda. Rakyat menjadi rendah diri.
2.
Penjajahan orang Eropa di Indonesia telah mengenalkan birokrasi
pemerintahan.
3.
Rakyat hidup semakin menderita bahkan timbul kemiskinan akibat
dari kebijakan monopoli, tanam paksa, beban pajak dan kerja rodi.
4.
Penguasa lokal menjadi bawahan kolonial sehingga banyak yang
tidak memperhatikan rakyatnya.
5.
Mulai diperkenalkan sistem ekonomi uang, untuk menggantikan
sistem perekonomian tradisional.
6.
Mulai dikenal tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia dan
dibangunnya sarana prasarana pertanian dan perkebunan, sarana
dan prasarana transportasi kereta api.
7.
Pada pada masa penjajahan Belanda telah diperkenalkan dan
ditetapkan batas wilayah, termasuk wilayah Hindia Belanda yang
kemudian menjadi wilayah Negara Indonesia.
168
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
1.
Penjajah sering bertindak menghalalkan segala cara untuk memperluas
wilayahnya. Mengapa demikian dan tunjukkan buktinya!
2.
Mengapa Raffles melakukan perubahan struktur pemerintahan di Hindia
Belanda? Coba bandingkan dengan keadaan struktur pemerintahan di
Indonesia sekarang!
3.
Untuk menguasai daerah dan rakyat Indonesia, Belanda sebenarnya
juga memanfaatkan sistem feodal yang sudah berkembang
sebelumnya. Coba jelaskan!
4.
Di samping menimbulkan penderitaan dan kemiskinan, kebijakan
kolonial Belanda di bidang ekonomi juga ada nilai positifnya. Coba
kamu jelaskan!
5.
Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi uang di zaman penjajahan
Belanda? Apakah sistem ekonomi uang pada masa itu berhasil? Coba
jelaskan dengan contohnya!
Tugas
. 1.
Indonesia baru mengenal batas wilayah pada masa penjajahan
Belanda. Coba lakukan identifikasi perang dan perjanjian-perjanjian
yang menggambarkan perluasan wilayah Hindia Belanda yang akhirnya
menjadi wilayah Negara Indonesia!
2.
Buatlah identifikasi mengenai hal-hal yang ada di lingkungannya yang
terkait dengan dampak penjajahan dalam bidang politik, pemerintahan,
dan/atau ekonomi, serta laporkan dalam bentuk poster!
LATIH UJI KOMPETENSI
169
Sejarah Indonesia
B. Dampak dalam Bidang Sosial-Budaya dan Pendidikan
»
Coba amati baik-baik gambar di atas!
1. Tentu kamu tidak asing dengan gambar di atas, Coba
ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan-gambar tersebut!
2. Coba bandingkan dengan kegiatan pendidikan di sekolah
kita sekarang.
Ya, gambar tersebut menunjukkan kegiatan pendidikan, salah satu dampak
dari adanya penjajahan Belanda di Indonesia, terutama setelah dilaksanakan
Politik Etis.
Sumber: Indonesia dalam Arus Sejarah, 2012
Gambar 3.4
Aktivitas pendidikan di sekolah pribumi zaman Kolonial Belanda
Mengamati Lingkungan
1.
Penjajah sering bertindak menghalalkan segala cara untuk memperluas
wilayahnya. Mengapa demikian dan tunjukkan buktinya!
2.
Mengapa Raffles melakukan perubahan struktur pemerintahan di Hindia
Belanda? Coba bandingkan dengan keadaan struktur pemerintahan di
Indonesia sekarang!
3.
Untuk menguasai daerah dan rakyat Indonesia, Belanda sebenarnya
juga memanfaatkan sistem feodal yang sudah berkembang
sebelumnya. Coba jelaskan!
4.
Di samping menimbulkan penderitaan dan kemiskinan, kebijakan
kolonial Belanda di bidang ekonomi juga ada nilai positifnya. Coba
kamu jelaskan!
5.
Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi uang di zaman penjajahan
Belanda? Apakah sistem ekonomi uang pada masa itu berhasil? Coba
jelaskan dengan contohnya!
Tugas
. 1.
Indonesia baru mengenal batas wilayah pada masa penjajahan
Belanda. Coba lakukan identifikasi perang dan perjanjian-perjanjian
yang menggambarkan perluasan wilayah Hindia Belanda yang akhirnya
menjadi wilayah Negara Indonesia!
2.
Buatlah identifikasi mengenai hal-hal yang ada di lingkungannya yang
terkait dengan dampak penjajahan dalam bidang politik, pemerintahan,
dan/atau ekonomi, serta laporkan dalam bentuk poster!
LATIH UJI KOMPETENSI
170
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
1. Bidang Sosial-Budaya
Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan
kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa
mereka yang berkulit putih sebagai kelompok yang kelas I, kaum Timur Asing
sebagai kelas II, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas III,
kelas yang paling rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya
juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan
martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah.
Memang bangsa Barat ini ingin memberantas budaya feodal. Terbukti
Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi.
Para penguasa pribumi, telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan
yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Mereka telah ditempatkan sebagai
pegawai pemerintah kolonial, sehingga tidak memiliki hak-hak istimewa
kebangsawanannya. Status dan hak-hak istimewanya justru diambil oleh
Belanda. Masyarakat Indonesia harus menghormati secara berlebihan kepada
penguasa kolonial.
Harus diakui dengan adanya dominasi orang-orang Barat di Indonesia telah
menanamkan nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai-
nilai budaya bangsa Indonesia. Bahkan perkembangan budaya Barat yang
cenderung dipaksakan juga telah menggeser nilai-nilai budaya keindonesiaan.
Semangat persatuan, hidup dalam suasana kekerabatan, nilai-nilai gotong
royong, nilai-nilai kesantunan,
unggah-ungguh
atau budi pekerti luhur
yang dikembangkan di lingkungan kraton yang juga ditiru oleh masyarakat
mulai bergeser. Bahkan yang menyedihkan dengan alasan modernisasi, para
penguasa Barat tidak mau tahu tentang tradisi atau atau norma-norma,
termasuk nilai halal dan haram dalam Islam, misalnya dengan budaya minum-
minuman keras (menjadi mabuk-mabukan), berangkat dari
dance
kemudian
mengarah kepada pergaulan laki-laki dan perempuan yang cenderung tanpa
batas. Oleh karena itu, di lingkungan masyarakat beragama Islam, kaum
kolonial yang menjajah Indonesia dikatakan sebagai orang-orang kafir.
Memahami Teks
171
Sejarah Indonesia
Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Barat juga telah membawa
pengaruh semakin intensifnya perkembangan agama Kristen. Hal ini tentu
sejenak menimbulkan
culture shock
di kalangan masyarakat muslim di
Indonesia. Namun dalam perkembangannya mampu beradaptasi sehingga
menambah khasanah keragaman di Indonesia.
Kemudian pada zaman pemerintahan Raffles, perkembangan ilmu
pengetahuan, sejarah dan budaya, khususnya di Jawa, mendapatkan
perhatian khusus. Melalui bukunya yang berjudul
History of Java,
buku
tersebut memuat berbagai aspek sosial dan budaya di Pulau Jawa. Ada juga
buku karya William Marsden yang berjudul
History of Sumatera
. Pemerhati
budaya Nusantara ternyata cukup banyak selain Raffles dan William Marsden
terdapat pula menteri pemerintahan Batavia, yakni Crawfurd. Ia menulis
buku
History of the East Indian Arcipelago
dalam tiga jilid. Buku itu sangat
penuh rasa kemanusiaan serta mambakar ketidakadilan yang diderita oleh
penduduk.
Pada akhir abad XIX, Van Kol yang menjadi juru bicara sosialis Belanda
melancarkan kritik terhadap keadaan Hindia Belanda yang semakin merosot.
Ia menyatakan selama satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan
dari penghasilan rakyat, tetapi tidak ada satu persen pun yang dikembalikan
untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Di samping itu, Van Deventer
pada tahun 1899, menulis dalam judul “Hutang Kehormatan”. Dalam tulisan
tersebut ia menganjurkan adanya politik balas budi (politik etis) yang berisi
pendidikan, irigasi, dan imigrasi/transmigrasi.
2. Bidang Pendidikan
Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Dimulailah era
Politik Etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg
yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916).
Ada tiga program Politik Etis, yaitu irigasi, edukasi, dan trasmigrasi. Adanya
Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan
politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol
baru yaitu “kemajuan”. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun
mulai mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan
dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambang kemajuan
ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa
itu. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatiannya
172
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi.
Di samping itu, pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja
murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.
Hal yang sangat penting untuk mendukung simbol kemajuan itu maka dalam
era Politik Etis ini dikembangkan program pendidikan. Pendidikan ini ternyata
tidak hanya untuk orang-orang Belanda tetapi juga diperuntukkan kepada
kaum pribumi, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Suasana
dan simbol kemajuan melalui program pendidikan ini juga didukung oleh
adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di
Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat
era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya
Barat adalah tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu. Pendidikan itu tidak saja
menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, tetapi juga pada
sektor swasta Belanda.
»
Benarkah R.A. Kartini memiliki andil dalam mendorong
berkembangnya sekolah di Indonesia pada masa penjajahan
Belanda. Coba berikan penjelasan!
Dalam bidang pendidikan meskipun
dampaknya sangat kecil kepada
penduduk pribumi, tetapi membawa
dampak pada tumbuhnya sekolah-
sekolah. Pada tahun 1900, tercatat
sebanyak 169
Eurepese Lagree School
(
ELS) di seluruh Hindia Belanda.
Dari sekolah ini murid-murid dapat
melanjutkan pelajaran ke STOVIA
(
School tot Opleiding van Indische
Artsen)
ke Batavia atau
Hoogeree
Burgelijk School
(HBS). Di samping itu
juga dikenal sekolah OSVIA (sekolah
calon pegawai) yang berjumlah enam
buah.
Sumber: Indonesia dalam Arus Sejarah.
Gambar 3.5
Sekolah STOVIA
173
Sejarah Indonesia
Untuk memperluas program pendidikan maka keberadaan sekolah guru
sangat diperlukan. Dikembangkan sekolah guru. Sebenarnya Sekolah Guru
atau
Kweekkschool
sudah dibuka pada tahun 1852 di Solo. Berkembanglah
pendidikan di Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar seperti
Hollands
Inlandse School
(HIS) kemudian
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
(MULO).
Untuk kelanjutan pendidikannya kemudian dibuka sekolah menengah yang
disebut
Algemene Middelbare School
(AMS), juga ada sekolah
Hogere Burger
School
(HBS). Kemudian khusus untuk kaum pribumi disediakan “Sekolah
Kelas Satu” yang murid-muridnya berasal dari anak-anak golongan atas yang
nanti akan menjadi pegawai, dan kemudian rakyat pada umumnya disediakan
“Sekolah Kelas Dua” yang di Jawa dikenal dengan “
Sekolah Ongko Loro
”.
Bagi para pemuda aktifis banyak yang bersekolah di
School tot Opleiding
van Indische Artsen
(STOVIA) yang berpusat di Batavia. Sekolah ini sering
disebut dengan “Sekolah Dokter Jawa” Dari sekolah ini lahir beberapa tokoh
pergerakan kebangsaan.
Memang harus diakui, meskipun penduduk pribumi yang dapat bersekolah
sangat sedikit, namun keberadaan sekolah itu telah menumbuhkan kesadaran
di kalangan pribumi akan pentingnya pendidikan. Hal ini mempercepat
proses modernisasi dan munculnya kaum terpelajar yang akan membawa
pada kesadaran nasionalisme.
Munculnya kaum terpelajar itu
mendorong munculnya surat kabar,
seperti,
Pewarta Priyayi
yang dikelola
oleh R.M Tjokroadikoesoemo. Juga
koran-koran lain, seperti Surat kabar
De Preanger Bode
(1885) di Bandung,
Deli Courant
(1884) di Sumatera
Timur,
Makassarsche Couran
t
(1902)
di Sulawesi, Bromartani (1855) di
Surakarta,
Bintang Hindia
(1902)
yang dikelola oleh Abdul Rivai,
membawa pencerahan di kalangan
pribumi. Dari berbagai informasi
yang ada di surat kabar inilah lambat
laun kesadaran akan pentingnya
persamaan, kemerdekaan terus
menyebar ke kalangan terpelajar di
Sumber: Indonesia dalam Arus Sejarah, jilid 5,
2012
Gambar 3.6
Contoh Surat Kabar zaman
kolonial
174
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
seluruh wilayah Hindia Belanda. Berkat informasi yang berkembang inilah
kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan
tanah kelahirannya sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus
berkembang dari waktu ke waktu yang puncaknya adalah adanya kesadaran
untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa adalah Indonesia
pada 28 Oktober 1928.
.
KESIMPULAN
1 .
Kebijakan penjajah Belanda cenderung diskriminatif, sehingga
terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat, ada kelas atau golongan
pertama orang kulit putih, golongan kedua orang timur asing,
golongan ketiga orang Indonesia (kulit sawo matang).
2 .
Dalam mengendalikan rakyat dan mendapatkan keuntungan
Penguasa Belanda memanfaatkan kultur feodal yang sudah ada.
3 .
Pada masa Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya terutama
Jawa mendapat perhatian khusus.
4 .
Setelah diterapkan Politik Etis pendidikan di tanah Hindia
Belanda berkembang, termasuk kaum bumiputera mendapat
kesempatan bersekolah.
5 .
Berkembangnya pendidikan yang diikuti kaum bumiputera telah
melahirkan kaum terpelajar yang kemudian mendorong gerakan
nasionalisme di Indonesia yang kemudian ikut mendorong lahirnya
Sumpah Pemuda.
175
Sejarah Indonesia
LATIH UJI KOMPETENSI
1.
Dalam konteks sosial Pemerintah Belanda telah menjalankan kebijakan
yang diskriminatif. Coba jelaskan dan bagaimana pendapatmu tentang
kebijakan itu?
2.
Dalam mengendalikan dan memaksa rakyat, para penguasa Belanda
memanfaatkan kultur feodal yang telah ada. Coba jelaskan, dan
mengapa Belanda menggunakan kultur itu?
3.
Buktikan bahwa Raffles sangat memperhatikan bidang ilmu
pengetahuan, sejarah, dan budaya di Indonesia
4.
Benarkan R.A. Kartini berpandangan maju dan modern, jelaskan!
5.
Dengan dilaksanakannya Politik Etis di Indonesia telah membuat
perubahan yang signifikan dalam sejarah perjungan bangsa Indonesia,
coba jelaskan!
Tugas
•
Kerjakan secara berkelompok!
•
Bacalah beberapa bacaan yang terkait dengan Sejarah Pendidikan di
Indonesia!
•
Buatlah kemudian perbandingan antara sekolah di Zaman Kolonial
Belanda dengan pendidikan sekolah sekarang (misalnya bagaimana
tujuannya, kurikulumnya, siswanya, dan lain-lain yang kamu bisa
temukan!
176
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
Semester 1
w
1.
Bagaimana dampak penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang
politik?
2.
Apa yang dimaksud dengan ekonomi uang, bagaimana praktiknya di
Indonesia pada masa Hindia Belanda?
3.
Bagaimana struktur pemerintahah zaman Belanda, masih adakah
pengaruhnya dalam struktur pemerintahan RI sekarang?
4.
Politik Etis merupakan kebijakan Belanda yang penting bagi kehidupan
rakyat Indonesia, benarkah demikian. Coba jelaskan pendapatmu!
5.
Kebijakan Belanda di Indonesia selalu bersifat diskriminatif. Coba
jelaskan bagaimana pendapatmu!
6.
Belanda telah memanfaatkan kultur feodal di Indonesia untuk
meneguhkan kekuasaannya di Indonesia, coba jelaskan!
7.
Buatlah kemudian perbandingan antara sekolah di Zaman Kolonial
Belanda dengan pendidikan sekolah sekarang (misalnya bagaimana
tujuannya, kurikulumnya, siswanya, dan lain-lain yang kamu bisa
temukan!
8.
RA. Kartini adalah wanita yang sangat merasakan terkena dampak
dari kultur zaman kolonial Belanda. Tetapi ia tidak menyerah.
Bagaimana pendapat mu tentang hal ini!
LATIH ULANGAN AKHIR BAB